PERTEMUAN PERTAMA KAMIS 22 JULI

MATERI AKUNTANSI PEMERINTAH

1.1 Pengertian Akuntansi Pemerintahan Daerah

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu akuntansi sektor publik yang berkembang pesat di Indonesia. Bastian (2010:3) mendefinisikan Akuntansi sektor publik sebagai berikut.

"Mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana mas arakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen departemen di bawahnya, pemerintahah daerah, BUMN,  BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik serta swasta."

Menurut Nordiawan dkk (2010:4), jenis-jenis organisasi sektor publik terbagi menjadi tiga yaitu instansi pemerintah, organisasi nirlaba milik pemerintah (perguruan tinggi, rumah sakit milik pemerintah, _yayasan milik pemerintah, Badan Layanan Umum, dan Badan Layanan Umum Daerah), serta organisasi

nirlaba milik swasta.

vAkuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian dan pengikthisaran atas semua transaksi dan aktivitas ekonomi (keuangan), penyaj ian laporan dari entitas pemerintah daerah- pemda (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi _yank  oleh pihak-pihak eksternal entitas pemda (kabupaten, kota, dan provinsi).

vPihak-pihak eksternal entitas pemda yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah DPRDI, DPRD II, Badan pengawas keuangan, investor, kreditur, dan donatur, analis eionoimi dan pemerhati Pemda, rakyat, p_emda lain, dan pemerinttpusat yang seluruhnya berada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah (Halim,2008: 40).

Tujuan Akuntansi Pemerintah Daerah

Akuntansi pemerintah secara khusus memiliki tujuan sebagai berikut/ ARIF,2002:5 :

1.Akuntabilitas

  Tujuati utanta dart akuntabilitas ditckankan karma setiap pengelola atati manajemen dapat menyampaikan aktintabilitas keuangan dengan menyampaikan suatu laporan keuangan.

2.Manajerial

  Akuntansi Pemerintahan memungkinkan pcinerintah untuk melakukan Rereneanaan berupa penyusunan API3N clan strategi pembangunan lain, untuk melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengendalian atas kegiatan tersebut datum rangka pencapaian ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, elesiensi, efektivitas, clan ekonomis.

3.Pengawasan

Akuntansi pemerintahan diadakan untuk meinutigkinkan diadakannya pengawasan pengurusan keuangan negara dengan lebih mudah olch aparat pemeriksa

Karakteristik Akuntansi lemerintahan Akuntansi  pemerintahan  memiliki    karakterisktik  tersendiri jika dibandingkan dengan akuntansi bisnis. Berikut ini karakteristik akuntansi pemerintahan (Halin'. 2002).

1)Berbeda dengan akuntansi bisnis.

2)Tidak ada laporan laba.

3)Anggaran merupakan plafond.

4)Menggunakan lebih dari satu dana.

5)Sangat bergantung pada undang-undang.

6)Tidak mcngenal perkiraan modal dan laba yang ditahan dl neraca

SISTEM PENCATATAN

Terdapat beberapa macam sistem pencatatan dalam akuntansi, antara lain Single entry, double entry, triple

entry..

SINGLE ENTRYè sering di sebut sismtem tunggal atau tata buku. Dalam pencatatan transaksi ekonomi

dilakukan dengan mencatatnya satu kali atau tunggal9 tidak berpasangan) transaksi ini bertambah nya kas

akan dicatat pada sisi Penerimanan dan transasksi yang berakibat berkurang nya kas akan dia catat pada

sisi Pengeluaran

Kelebiahan pencatatan single entry yaitu sederhana dan mudah di pahami.

Kelemahan è tidak bagus untuk pelaporan ( kurang memudahkan penyusustan laporan ), sulit untuk

menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi dan sulit dikontrol.

DOUBLE ENTRY

Sistem pencatatan double entry atau tata buku berpasangan. Pencatatan dengan sistem di menjurnal.

Dalam pencatatan sisi debit berada di sebelah kiri sedangan sisi kredit berada di sebelah kanan.

Persamanan dasar akuntansi pemerintah

1. 1.AKTIVA+BELANJA = UTANG+EKUITAS DANA+ PENDAPATAN
2. 2.ASET= KEWAJIBAN + EKUITAS
3. 3.ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS + ( PENDATATAN – BEBAN)
4. 4.ASET + BEBAN = KEWAJIBAN + EKUITAS + PENDAPATAN